Ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan resmi mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden, maju mengikuti pemilihan presiden mendatang.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia mengatakan majunya Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak dipersoalkan oleh warga DKI Jakarta. "Buktinya berdasarkan survei, dari 400 sampel, sebanyak 69 persen setuju Jokowi jadi capres," kata Burhanudin dalam rilis survei Pro-Kontra Seputar Pencalonan Jokowi di Mata Pemilih, Selasa, 18 Maret 2014.
Menurut Burhanuddin, dukungan ini sekaligus membantah adanya pro-kontra di kalangan elite politik bahwa majunya Jokowi bertentangan dengan etika politik. Masyarakat, kata dia, tak terlalu menganggap Jokowi mengkhianati janji kampanyenya untuk memimpin Jakarta selama lima tahun hingga 2017. Isu mengkhianati Jakarta, kata Burhanuddin, sejauh ini baru sebatas wacana di kalangan petinggi partai. (Baca: Prabowo: Calon Pemimpin Mencla-mencle Berbahaya)
Pendapat ini dijaring dari 400 responden di Jakarta dalam survei yang digelar pada 18 Januari-2 Februari lalu, sebelum Jokowi resmi dicalonkan partainya. Survei ini margin error-nya kurang lebih 5 persen. Responden tak setuju Jokowi capres 10 persen dan kurang setuju 17 persen.
Dukungan terhadap pencalonan Jokowi, kata Burhanuddin, masih mungkin meningkat karena survei dilakukan sebelum Jokowi diresmikan jadi calon presiden. "Apalagi jika survei dilakukan sekarang setelah Jokowi menerima mandat, mungkin angkanya lebih tinggi." (Baca: Sindir Jokowi, Prabowo: Jangan Pilih Capres Boneka)
Adapun kepuasan masyarakat DKI Jakarta terhadap Jokowi, sebanyak 81 persen menyatakan kinerja Jokowi baik. Kemampuan Jokowi dalam menyelesaikan masalah di DKI Jakarta juga dinilai baik, yakni mencapai 82 persen. Masih banyaknya masalah di DKI Jakarta dinilai karena harus bersinggungan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Jokowi baru menyatakan kesiapannya menjadi capres, Jumat, 14 Maret lalu. Mandat pencapresan itu disampaikan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dari kantor DPP PDIP, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Usai deklarasi, dukungan dan penolakan pencapresan Jokowi pun bermunculan. Salah satunya, Jokowi disebut tak etis karena melanggar janji kampanye waktu pilkada 2012 lalu.
0 komentar:
Posting Komentar